Pariaman – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengoperasikan High Frequency (HF) Radar milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pantai Taman Anas Malik, Jumat (3/7/2026). Perangkat ini dipasang untuk memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di kawasan pesisir yang rawan gempa bumi, tsunami, dan aktivitas megathrust.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan HF Radar menjadi alat penting untuk memantau kondisi laut dari darat secara langsung. Teknologi itu, kata dia, membantu membaca arus, tinggi gelombang, dan dinamika laut lainnya yang dapat menjadi tanda awal bencana.
“HF Radar ini ibarat mata yang memantau laut dari darat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, data dari radar tersebut tak hanya berguna untuk mitigasi bencana, tetapi juga mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas perikanan, serta penguatan pertahanan wilayah laut Indonesia.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyiagakan empat unit Early Warning System (EWS) tsunami. Seluruh perangkat itu akan diintegrasikan dengan sistem milik BMKG.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan, pemasangan HF Radar merupakan bagian dari proyek Marine Meteorological System (MMS) 2. Program ini dirancang untuk memperkuat pengamatan maritim nasional, terutama di daerah dengan intensitas pelayaran tinggi dan risiko bencana geologi besar.
“Radar ini memantau parameter oseanografi secara berkelanjutan sekaligus menjadi pemandu aktivitas nelayan,” ujarnya.
Di Pariaman, kehadiran teknologi ini juga disambut Wali Kota Yota Balad. Ia berharap sistem tersebut dapat mendukung pembangunan shelter evakuasi tsunami di daerahnya.
Yota mengatakan, pemerintah kota berkomitmen mengintegrasikan data BMKG ke dalam sistem informasi publik agar masyarakat bisa lebih cepat merespons potensi bahaya.
Sebagai penunjang, BMKG terus memperluas edukasi kebencanaan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Iklim, serta Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami.
Peresmian HF Radar itu turut dihadiri jajaran pimpinan BMKG, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
