Padang – Sekitar 67.563 warga di lima kecamatan Kota Padang terdampak banjir dan longsor akhir November 2025, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun, kata Wali Kota Padang Fadly Amran saat mengikuti rapat koordinasi percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri secara daring, Selasa (6/1/2026).
Fadly menjelaskan bencana tersebut merusak 5.523 unit rumah, terdiri dari 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan. Ia juga merinci kerusakan infrastruktur berat meliputi 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, serta 56 unit irigasi pertanian, sementara kerusakan sedang tercatat pada 3.050 meter jalan.
“Kerusakan juga mencakup 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, termasuk tebing sungai, drainase, dan berbagai fasilitas publik lainnya dengan total kerugian mencapai Rp2,97 triliun,” ungkap Fadly Amran.
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertujuan memperkuat sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Fokus utama rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Mendagri Tito Karnavian, seraya meminta kepala daerah memastikan verifikasi data lapangan dilakukan dengan cermat.
Tito menegaskan pemerintah daerah terdampak harus aktif berkoordinasi dengan BNPB serta kementerian teknis untuk memastikan seluruh data yang disampaikan sesuai kondisi riil. “Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Kepala daerah terdampak harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang mempercepat validasi data kerusakan dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak. “Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” kata Fadly.
Rakor diikuti Wali Kota Padang bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
