Pemko Padang Luncurkan Program Mandiri Benih Padi

perkuat-ketahanan-pangan,-pemko-padang-luncurkan-program-‘padang-mandiri-benih-padi’-dan-salurkan-14,37-ton-benih-bersertifikat
Perkuat Ketahanan Pangan, Pemko Padang Luncurkan Program ‘Padang Mandiri Benih Padi’ dan Salurkan 14,37 Ton Benih Bersertifikat

Padang – Pemerintah Kota Padang resmi meluncurkan Program Padang Mandiri Benih Padi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan benih dari luar daerah. Program ini juga diarahkan untuk memperbesar peran penangkar benih lokal agar produksi benih padi bersertifikat dapat berjalan mandiri di Kota Padang.

Program yang menjadi bagian dari Progul Padang Melayani itu diresmikan Wali Kota Padang Fadly Amran di areal persawahan Kelompok Tani Desa Baru, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Jumat (3/7/2026). Dalam kegiatan itu, Pemko Padang juga menyerahkan 14,37 ton benih padi bersertifikat kepada 29 kelompok tani di enam kecamatan.

Baca Juga

Bantuan tersebut disalurkan ke Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, dan Bungus Teluk Kabung. Total benih itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan lahan sawah seluas 575 hektare di Kota Padang.

Fadly menegaskan sektor pertanian masih memegang peran penting di Padang. Menurut dia, luas baku sawah daerah ini masih mencapai 4.358 hektare sehingga ketersediaan benih unggul menjadi faktor utama untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Melalui program Padang Mandiri Benih Padi, kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap benih dari luar daerah sekaligus memperkuat kapasitas penangkar benih lokal. Manfaat ekonominya tidak hanya dirasakan petani pengguna benih, tetapi juga kelompok penangkar yang memproduksinya,” ujar Fadly Amran.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga menjadi bentuk dukungan Pemko Padang terhadap program strategis nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemko Padang menerapkan skema hilirisasi melalui sistem off-take.

“Melalui mekanisme off-take yang didukung APBD Kota Padang tahun 2026, hasil produksi penangkar benih akan terserap secara berkelanjutan. Dengan demikian, tercipta siklus yang saling menguntungkan, di mana penangkar memperoleh kepastian pemasaran, sementara kelompok tani mendapatkan benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan sawah di Kota Padang,” kata Fadly.

Fadly juga mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak terus tergerus alih fungsi. Ia turut mendorong keterlibatan generasi muda atau petani milenial dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi agar sektor pertanian tetap kompetitif di tengah derasnya investasi kota.

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani mengatakan Program Padang Mandiri Benih Padi merupakan implementasi dari RPJMD Kota Padang 2025-2030. Program ini lahir sebagai respons atas menyusutnya luas baku sawah di Padang dari 5.216 hektare pada 2019 menjadi 4.358 hektare pada 2024, serta masih tingginya penggunaan benih tidak bersertifikat di tingkat petani.

“Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas produksi penangkar, memperluas kelompok tani penerima manfaat, serta memperkuat dukungan anggaran agar kemandirian benih padi di Kota Padang dapat terwujud secara berkelanjutan,” kata Yoice.

Dinas Pertanian menargetkan program ini berjalan hingga 2030. Pada 2029, Pemko Padang menargetkan seluruh lahan sawah di kota ini sudah 100 persen menggunakan benih padi bersertifikat yang diproduksi mandiri oleh penangkar lokal.

Peluncuran program itu turut dihadiri Tokoh Pertanian Sumatera Barat Prof. James Hellyward, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), perwakilan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, serta UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Sumbar.

Hadir pula mendampingi Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, sejumlah kepala OPD terkait, para penyuluh, serta kelompok tani penerima manfaat.

Rekomendasi