Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi dengan mengandalkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran itu akan difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir di sejumlah titik di Kota Padang.
Percepatan program tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Senin (29/6/2026). Dalam program itu, pemerintah akan mengerjakan normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, dan pembangunan sarana pengendali banjir.
Fadly meminta seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah bergerak cepat menuntaskan kendala di lapangan agar pekerjaan fisik dapat dimulai sesuai jadwal pada Agustus 2026. Ia menegaskan, pemerintah kota menempatkan kelancaran proyek itu sebagai prioritas utama.
“Kelancaran proyek ini adalah prioritas demi menjamin keselamatan warga,” kata Fadly.
Di sisi lain, Pemko Padang juga menyiapkan penyelesaian persoalan lahan, termasuk opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi. Pemerintah kota pun mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan penataan kawasan rawan bencana.
Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan tahap awal pekerjaan akan dipusatkan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, proyek juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan pembuatan check dam di aliran Batang Kuranji serta Air Dingin.
Reski menekankan bahwa penyelesaian persoalan lahan menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut. Ia berharap percepatan administrasi pertanahan dari Pemko Padang dapat menjaga target pelaksanaan tetap berjalan sesuai jadwal.
Seluruh rangkaian proyek pengendalian banjir itu ditargetkan rampung dalam tiga tahun. Program ini diharapkan memperkuat ketahanan infrastruktur Kota Padang terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.
