Padang – Alokasi dana untuk sektor pendidikan di Sumatera Barat menjadi sorotan tajam. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dinilai abai karena tidak mengalokasikan dana sharing untuk sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKB, Donizar, secara langsung mengkritik keras kebijakan Pemprov tersebut. “Untuk kesehatan ada 20 persen dana sharing dari provinsi dan 80 persen dari daerah, sementara pariwisata 40-60 persen. Tapi pendidikan? Nol besar. Itu kan lucu, padahal pendidikan adalah hak dasar yang dijamin undang-undang,” tegas Donizar, Minggu (31/8).
Donizar menyayangkan sikap Pemprov Sumbar yang dinilai tidak apresiatif terhadap daerah-daerah yang berinisiatif menanggung program pendidikan gratis. Ia mencontohkan beberapa daerah seperti Pasaman, Bukittinggi, dan Kota Pariaman yang justru mengirimkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemprov untuk mendukung program tersebut.
“Harusnya provinsi lebih apresiatif terhadap daerah yang berani menanggung program pendidikan gratis. Bukannya malah cuci tangan. Kalau kesehatan bisa, kalau pariwisata bisa, kenapa pendidikan tidak?” sindirnya.
Lebih lanjut, Donizar mendesak Gubernur Sumbar dan Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan minimal 30 persen dana sharing untuk sektor pendidikan. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan dan tanpa dukungan dana yang memadai, kualitas pendidikan di Sumatera Barat akan sulit ditingkatkan. “Pendidikan itu investasi masa depan. Kalau provinsi terus abai, sama saja Pemprov menutup mata terhadap hak dasar rakyatnya,” pungkasnya.
