Payakumbuh – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi untuk menyelaraskan program pembangunan 2026–2027 dan mempercepat penanganan persoalan strategis daerah, Rabu (25/02/2026) di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh. Pertemuan ini menyorot kebutuhan mendesak penanganan pascabencana, pengelolaan TPA regional, perbaikan infrastruktur, pasokan air minum, serta peluang pengembangan ekonomi lokal.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan rakor dimanfaatkan untuk menyampaikan kebutuhan mendesak, khususnya penanganan bencana dan kesiapan pascabangun. “Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Data di dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif,” ujar Zulmaeta.
Zulmaeta menjelaskan bencana hidrometeorologi akhir 2025 menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian di sejumlah wilayah, sehingga Pemerintah Kota terus memperbarui data dampak dan menyiapkan langkah rehabilitasi. Ia meminta dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. “Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” kata Zulmaeta.
Selain bencana, Zulmaeta menyoroti masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang memicu keluhan masyarakat. Ia menyebutkan tumpukan sampah yang belum tertutup tanah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi menimbulkan pencemaran. “Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” kata Zulmaeta.
Di bidang infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over-dimension over-load (ODOL), serta mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Permasalahan pasokan air minum juga mendapat perhatian. Zulmaeta menyebut kapasitas produksi Perumda Tirta Sago belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan, sementara sebagian besar jaringan pipa dibangun pada era 1980-an sehingga mengalami kebocoran tinggi. “Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” ungkapnya.
Pada sektor ekonomi, Zulmaeta menyampaikan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman, sedangkan kapasitas pengrajin di Payakumbuh saat ini baru sekitar 400 orang. “Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kerja sama dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” katanya. Ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota. Menanggapi usulan daerah, Gubernur Mahyeldi menegaskan 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumatera Barat setelah tekanan pada 2025. “Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama yang akan didorong provinsi. Pertama, hilirisasi agroindustri dengan menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan; menurutnya potensi devisa hasil ekspor sebesar Rp20 triliun dapat memicu dampak ekonomi hingga Rp80 triliun dan menyerap 240 ribu tenaga kerja hingga 2029. Kedua, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau melalui penguatan quality tourism di kawasan Mandeh serta pemanfaatan energi geothermal dengan pembiayaan hijau. Ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM melalui perluasan jaringan broadband hingga ke desa, onboarding fintech, dan integrasi QRIS dalam rantai nilai pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan 1–2 persen. Keempat, integrasi mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi dengan percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai, perluasan asuransi pertanian, serta pembangunan pengendali banjir di sentra produksi.
Mahyeldi menegaskan provinsi akan mendorong langkah-langkah tersebut agar program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota selaras serta memberi dampak langsung bagi pemulihan ekonomi dan ketahanan wilayah.
