Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempatkan optimalisasi aset daerah dan skema pembiayaan alternatif sebagai tumpuan untuk menjaga laju pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan, langkah itu penting agar program pembangunan tetap berjalan tanpa tersendat oleh dinamika keuangan daerah.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026), saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Mahyeldi mengatakan, pengelolaan aset daerah kini menjadi fokus utama pemerintah provinsi. Menurut dia, pemanfaatan aset selama ini belum berjalan maksimal, meski sektor itu menyimpan potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius. Aset pemerintah harus dikelola dengan lebih tertib dan produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” ujar Mahyeldi.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal, Pemprov Sumbar juga menyiapkan creative financing atau pembiayaan kreatif. Sejumlah instrumen, seperti sukuk dan obligasi daerah, disiapkan untuk membiayai proyek strategis tanpa menambah beban masyarakat.
Sumbar bahkan disebut sebagai salah satu daerah pionir dalam penerapan sukuk. Kesiapan itu turut menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB), yang mengundang Pemprov Sumbar untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.
“Kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan. Sukuk menjadi salah satu instrumen kunci agar roda pembangunan tidak terhenti,” kata Gubernur.
Mahyeldi juga menyoroti potensi remitansi perantau Minangkabau yang nilainya mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun. Ia menilai, dana tersebut bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah jika dikelola melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat nagari.
Dalam rapat itu, Mahyeldi turut menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang ikut mengantarkan Sumbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ia menambahkan, seluruh masukan dari legislatif akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
