Padang – Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Agam atas langkah yang dinilai mampu mempercepat pemulihan pascabencana.
Terobosan Pemkab Agam yang mengandalkan rapat koordinasi hibrida disebut menjadi pola kerja lintas sektor yang efektif dan layak dicontoh daerah lain. Skema ini membantu mempercepat pembahasan kendala, terutama dalam penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
Kepala Posko Nasional, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menyebut pelibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dan ATR/BPN secara daring dalam pembahasan hunian tetap terbukti efisien. Menurut dia, pola tersebut dapat memangkas hambatan birokrasi yang kerap muncul dalam penanganan bencana.
“Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kendala serupa dalam koordinasi lintas sektor,” ujar Wahyu dalam rapat evaluasi progres pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, Selasa (23/6).
Meski status pemulihan Kabupaten Agam masih berada di kategori kuning, Posko Nasional mencatat ada perkembangan yang cukup signifikan. Pemkab Agam juga dinilai aktif menyelesaikan persoalan lahan, terutama terkait pemanfaatan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan hunian tetap.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, mengatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera pulih sepenuhnya,” ungkap Lutfi.
Data Posko Nasional menunjukkan, dari 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera, 39 daerah sudah kembali normal. Sementara itu, Kabupaten Agam bersama sejumlah daerah lain masih berada dalam pengawasan ketat untuk memastikan seluruh target pemulihan tercapai sesuai jadwal.
