Limapuluh Kota – Pemerintahan Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha berhasil mengamankan dana miliaran rupiah dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi irigasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan publik, serta program pembentukan karakter anak-anak melalui Inpres 2/2025 yang dibiayai Kementerian PUPR dan dukungan anggota DPR-RI.
Sejak dilantik 20 Februari 2025, pasangan yang dikenal dengan sebutan Sakato itu bergerak cepat memetakan potensi sumber daya manusia dan alam serta mengajukan usulan prioritas ke kementerian dan perwakilan pusat. Bupati Safni intens bolak-balik antara Limapuluh Kota dan Jakarta untuk meyakinkan pemerintah pusat mengenai kebutuhan normalisasi sungai, jaringan irigasi, perbaikan Jalan Payakumbuh–Lintau, serta pembangunan RSUD di Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak. Komunikasi itu melibatkan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn.) Anto Mukti Putranto, serta sejumlah anggota DPR-RI seperti Cindy Monica Salsabila, Alex Indra Lukman, Mulyadi, Zigo Rolanda, Ade Rizki Pratama, dan Andre Rosiade.
Upaya lobi itu membuahkan hasil konkret berupa pendanaan rehabilitasi daerah irigasi di lokasi seperti Bandar Aur Duri, Bandar Baru (Kecamatan Bukit Barisan), Bandar Gadang dan Bandar Kaludan (Kecamatan Situjuah Limo Nagari), Empang Barobah (Kecamatan Akabiluru), serta Sawah Sibatu (Kecamatan Lareh Sago Halaban. Empat lokasi yang telah memasuki tahap ketiga—Ampang Gadang (Kapur IX), Bandar Pulau (Taram, Kecamatan Harau), Batang Kapohan (Nagari Kubang, Kecamatan Guguak), dan Batang Tabik (Nagari Sungai Kumayang)—mendapatkan alokasi sekitar Rp8,1 miliar.
Di sektor pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bibit padi unggul diperoleh melalui peran anggota DPR Cindy Monica Salsabila untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani yang mayoritas menanam padi, aren, gambir, dan hortikultura. Bupati Safni juga menjemput bibit ikan unggul dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan budidaya perikanan air tawar sebagai potensi daerah.
Safni menegaskan prioritas efisiensi anggaran dan kesiapsiagaan bencana, menolak pembelian mobil dinas baru yang mahal dan meminta pengalihan anggaran untuk peralatan tanggap bencana. “Kami menolak pembelian mobil dinas baru seharga miliaran rupiah dan meminta anggaran dialihkan untuk membeli alat berat eskavator mengingat Limapuluh Kota rentan bencana,” kata Bupati Safni.
Perbaikan infrastruktur lain juga mendapat respons dari pusat. Menteri PUPR Dody Hanggodo turun meninjau kondisi Jalan Payakumbuh–Lintau bersama Anggota DPR Andre Rosiade; sebagian besar jalan provinsi itu kini dilaporkan mulus kembali. Pemerintah daerah juga mengusulkan normalisasi aliran sungai untuk mengantisipasi banjir tahunan yang selama ini menimbulkan kerugian materi hingga puluhan miliar rupiah.
Dalam bidang pendidikan dan pembentukan karakter, Safni mengusulkan pembangunan sekolah unggulan seperti rencana SMA Taruna Nusantara dan program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang tidak terlayani sistem formal. “Kami ingin ada sekolah unggulan berskala nasional di daerah, agar anak-anak di Limapuluh Kota dan sekitarnya punya akses pendidikan bermutu tanpa harus jauh ke luar provinsi,” ujar Safni.
Pemerintah daerah juga meluncurkan program pro-sosial seperti Sakato Mangaji—kewajiban membaca Al-Qur’an 15 menit sebelum pelajaran di sekolah—serta SAKATOLIKO (Sejahterakan Pekerja Kito Lima Puluh Kota) yang memberikan jaminan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja rentan. Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha melaunching branding daerah The Central Of Agro untuk memperkuat citra Limapuluh Kota sebagai pusat agrobisnis dan agroindustri berbasis potensi lokal.
Pemimpin daerah menilai capaian tahun pertama sebagai peletakan pondasi pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, ekonomi kerakyatan, pelayanan publik, dan perlindungan pekerja rentan.
