Bukittinggi – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi berupaya mencari solusi terbaik terkait polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berujung pada aksi penggembokan SMAN 5 oleh warga pada Senin (14/7). Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan komitmennya untuk mengatasi masalah tersebut, meskipun kewenangan penuh berada di tangan Kementerian Pendidikan.
Ramlan menjelaskan dalam konferensi pers, Selasa (15/7), bahwa sistem penerimaan murid SMA saat ini sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, bukan pemerintah kota maupun provinsi. “Penerimaan murid baru melalui sistem terpadu online tidak memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut campur. Sudah tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Wali Kota mengakui terdapat sekitar 200 data siswa yang terkunci dalam sistem dan belum mendapatkan sekolah. Ia menambahkan, tahun ini merupakan kali pertama sistem pendaftaran murid dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan melalui platform digital terpadu untuk pendidikan dasar dan menengah. Pihaknya berjanji akan segera mencari solusi bagi ratusan anak dari Bukittinggi yang belum diterima di SMA manapun.
Sebagai langkah awal, Ramlan menyebutkan bahwa SMA Negeri 4 Bukittinggi masih memiliki daya tampung. Pemko Bukittinggi siap memfasilitasi siswa melalui Program Transportasi Gratis Pelajar untuk mengatasi kendala jarak. “Kami akan bantu melalui program transportasi gratis agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan,” katanya.
Menanggapi aksi penggembokan SMAN 5 yang masih berlangsung, Ramlan menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan warga, tokoh adat, serta DPRD. “Kami akan bicarakan dengan Ninik Mamak dan Parik Paga Nagari untuk mencari solusi yang terbaik,” ucapnya pada Selasa (15/7).
Ramlan juga menegaskan bahwa Pemko Bukittinggi sebelumnya telah mengajukan permintaan agar pengelolaan sekolah tingkat SMA dikembalikan ke pemerintah kota, namun terbentur aturan undang-undang yang menetapkan kewenangan di tingkat provinsi. “Saya sudah pernah protes, agar Pemko bisa mengelola sendiri sekolah tingkat SMA,” tambahnya.
Sebelumnya, aksi penggembokan dilakukan oleh Parik Paga Nagari Kurai Limo Jorong sebagai bentuk protes terhadap tidak diterimanya puluhan siswa di SMAN 5 Bukittinggi. Hasanuddin Sutan Rajo Bujang, tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa setidaknya 35 calon siswa dari zona sekitar sekolah tidak diterima.
“Kami hanya meminta hak didik anak kemenakan kami sesuai dengan Permendikbud. Dari sekitar SMAN 5 saja, ada 8 anak yang tidak diterima, dan dari wilayah Koto Selayan dan Garegeh total ada 35 orang,” ungkap Hasanuddin.
Akibat aksi tersebut, kegiatan belajar mengajar di SMAN 5 Bukittinggi terganggu karena guru dan siswa tidak bisa memasuki area sekolah.
