Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly Amran menilai perubahan menjadi syarat utama agar organisasi dan pelayanan publik bisa terus maju. Ia menegaskan birokrasi tidak akan berkembang jika pola kerja dibiarkan berjalan tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Pernyataan itu disampaikan Fadly saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digelar di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).
Pelatihan PKA angkatan I dan II tersebut diikuti 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, Fadly menekankan bahwa organisasi akan tertinggal jika enggan berbenah. Menurut dia, setiap pemimpin harus siap mendorong perubahan di lingkungan kerja yang dipimpinnya.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Langkah pertama, kata Fadly, adalah memahami akar persoalan secara utuh sebelum mengambil keputusan.
Seorang pemimpin, lanjut dia, harus tahu dengan jelas apa yang perlu dibenahi. Karena itu, ia menekankan pentingnya sikap mau belajar, mendengar, dan menggali informasi sebelum memberi jawaban kepada masyarakat.
Fadly menegaskan setiap persoalan yang sampai ke meja pimpinan harus dipandang sebagai harapan warga untuk mendapat solusi, bukan sekadar laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegasnya.
Selain soal kepemimpinan, Fadly menyoroti dua hal penting dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir. Ia menyebut pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup ruang bagi praktik tidak sehat dalam pengambilan keputusan.
Menurut dia, birokrasi yang kuat hanya dapat dibangun melalui sistem yang transparan dan aparatur berintegritas. Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin kedepan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Fadly mengajak peserta PKA berani memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja tanpa menunggu perintah pimpinan. Ia juga mendorong aparatur terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan yang tersedia, baik melalui BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
