Bukittinggi – Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Payakumbuh meraih penghargaan atas capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Hasil itu menempatkan Payakumbuh di peringkat kedua tingkat provinsi dengan skor 91,74.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus menguat ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Menurut dia, hal itu sejalan dengan arah kebijakan Wali Kota Zulmaeta.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana yang selalu ditekankan Wali Kota, Zulmaeta selama ini,” kata Rida usai menerima penghargaan di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/4/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa LKPP, Suharti, kepada UKPBJ Kota Payakumbuh. Penyerahan itu diberikan sebagai apresiasi atas kinerja pengelolaan pengadaan di daerah.
Rida menjelaskan, capaian itu lahir dari komitmen Wali Kota Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, dan jajaran Pemko Payakumbuh dalam memperkuat sistem pengadaan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong kematangan kelembagaan UKPBJ.
Ia menegaskan pemerintah kota akan terus membenahi kualitas tata kelola pengadaan agar mampu bersaing di tingkat nasional.
“Ke depan, kita tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menargetkan posisi terbaik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi fungsi UKPBJ,” ujarnya.
ITKP merupakan instrumen milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menilai kualitas tata kelola pengadaan secara nasional. Penilaian dalam indeks ini mencakup tiga aspek, yakni pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan unit kerja pengadaan.
Pada penilaian tahun 2025, Payakumbuh berada di bawah Kota Padang Panjang yang meraih skor 95,90. Meski begitu, capaian Payakumbuh tetap menjadi salah satu indikator penting dalam reformasi birokrasi, sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021.
“Penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan setiap proses pengadaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Rida.
