Jakarta – Kejaksaan Agung menyerahkan uang Rp 10,2 triliun ke kas negara bersama lahan kawasan hutan seluas 2,37 hektare dalam seremoni di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan penyerahan tersebut.
Sebelum prosesi dimulai, Kejagung memamerkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 di panggung utama. Uang itu disusun di sisi kanan, kiri, dan tengah panggung hingga membentuk tumpukan setinggi sekitar 3 meter.
Dana yang masuk ke kas negara berasal dari denda administratif senilai Rp 3,423 triliun dan hasil Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk pajak PBB serta non-PBB sebesar Rp 6,846 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang itu secara simbolis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah itu, Burhanuddin juga menyerahkan lahan kawasan hutan tahap VII seluas 2,37 hektare kepada Purbaya.
Lahan tersebut kemudian diteruskan kepada CEO Danantara Rosan Roeslani untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Utama PT Agrinas agar dikelola.
Penyerahan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah menyelamatkan keuangan negara. Sebelumnya, Prabowo menyebut pemerintahannya telah mengamankan Rp 31,3 triliun dalam 1,5 tahun terakhir dari perkara korupsi, uang rampasan negara, dan denda administratif yang ditangani Kejagung.
“Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini,” kata Prabowo saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 10 April 2026.
Prabowo menjelaskan, pada Oktober 2025 Kejagung menyelamatkan Rp 13,2 triliun dari hasil sitaan korupsi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pada Desember 2025, lembaga itu kembali menyerahkan Rp 6,6 triliun yang berasal dari rampasan negara dalam perkara korupsi dan penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
Kemudian pada 10 April 2026, Kejagung kembali menyerahkan Rp 11,4 triliun dari denda administratif, penyelamatan keuangan negara, dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI. “Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp 31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dana sebesar itu bisa dipakai untuk memperbaiki 34.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia. Ia juga menyebut pemerintah telah memperbaiki 17.000 sekolah rusak pada 2025.
“Berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” kata Prabowo.
