Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat menindaklanjuti kasus dua siswa salah satu Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang sempat terhambat mengikuti proses belajar karena tunggakan uang sekolah dan seragam. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemko menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Padang yang kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang Fadly Amran langsung menginstruksikan tim pendidikan untuk turun ke lapangan menelusuri persoalan itu. Tim yang dipimpin Sekretaris Disdikbud bersama Kabid SMP kemudian bergerak menindaklanjuti laporan yang diterima.
Sebagai bentuk respons cepat, Pemko Padang memberikan bantuan kepada kedua siswa tersebut di panti asuhan tempat mereka tinggal. Penyerahan bantuan itu turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, pada Jumat (8/5/2026).
Yopi menyebut langkah tersebut sejalan dengan Program Unggulan Padang Juara dan arahan Wali Kota Padang. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memastikan tidak ada anak yang putus sekolah.
“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) hingga titik nol,” ujar Yopi Krislova, Sabtu (9/5/2026).
Atas permintaan kedua siswa itu, Pemko Padang juga membantu mencarikan sekolah baru agar keduanya tetap bisa melanjutkan pendidikan. Langkah ini, kata Yopi, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh pelajar.
“Ini bentuk upaya Pemko Padang untuk memastikan tidak ada pelajar yang tidak mendapatkan akses pendidikan layak,” katanya.
Yopi berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Disdisdikbud Padang pun mengimbau pihak sekolah dan wali murid lebih aktif berkomunikasi agar kendala finansial tidak menghalangi masa depan anak-anak di Kota Padang.
