Padang – Bank Indonesia mengingatkan pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk bersiap menghadapi potensi kenaikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah faktor, mulai dari peningkatan konsumsi masyarakat, gangguan pasokan pangan, hingga dampak El Nino, dinilai dapat memicu tekanan harga kebutuhan pokok.
Peringatan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Ikram menyebut, tingkat inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terjaga dan berada dalam sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski kondisi harga masih relatif stabil, BI menilai kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Sejumlah indikator dinilai berpotensi mendorong inflasi dalam waktu dekat, terutama dari sisi pasokan dan permintaan.
Salah satu perhatian utama ialah kemungkinan penurunan produksi pangan di Pulau Jawa akibat El Nino. Kondisi itu dikhawatirkan membuat pasokan bergeser ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” kata Ikram.
Selain faktor cuaca, BI juga menyoroti lonjakan permintaan menjelang Idul Adha yang biasanya ikut mengerek kebutuhan bahan pangan dan barang harian. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar tekanan harga tidak meluas.
Bank Indonesia turut mencermati meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi ini dinilai positif bagi ekonomi daerah, tetapi berpotensi menambah tekanan inflasi bila ketersediaan barang tidak mencukupi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, BI meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi terhadap distribusi energi serta potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pengendalian inflasi menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaku usaha harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap positif.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antardaerah secara digital.
