Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang menerima kunjungan dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (Komnas Disabilitas RI), Kamis (3/7/2025), sebagai momentum penegasan komitmen mewujudkan kota inklusif.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, secara langsung menerima kunjungan tersebut di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam audiensi tersebut, Hendri Arnis memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dalam mendukung penyandang disabilitas. “Ini menjadi ruang strategis untuk berdialog secara terbuka dengan lembaga dan komunitas disabilitas. Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan para disabilitas,” ujarnya pada Kamis (3/7/2025).
Upaya yang dimaksud, lanjut Hendri, termasuk penyediaan jalur kursi roda di beberapa kantor pemerintahan dan penyesuaian infrastruktur jalan agar lebih ramah disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan penyempurnaan di berbagai aspek.
Saat ini, tercatat sekitar 500 penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota berkomitmen merancang program-program inklusif yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perkantoran, serta fasilitas publik lainnya.
Pertemuan itu juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap disabilitas non-fisik, seperti buta warna, yang kerap terabaikan. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemko untuk memperluas pemahaman dan cakupan layanan terhadap ragam disabilitas. Hendri Arnis berharap Komnas Disabilitas terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesetaraan. “Semoga Komnas Disabilitas terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesetaraan, dan Padang Panjang dapat menjadi contoh nyata kota yang berpihak kepada semua lapisan masyarakat,” imbuhnya pada Kamis (3/7/2025).
Ketua Komnas Disabilitas RI, Rachmita Maun Harahap, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Ia menjelaskan, saat ini ragam disabilitas di Indonesia meliputi disabilitas fisik, sensorik penglihatan dan pendengaran, intelektual, mental, serta disabilitas ganda atau multi. “Saat ini ragam disabilitas di Indonesia meliputi disabilitas fisik, sensorik penglihatan dan pendengaran, intelektual, mental, serta disabilitas ganda atau multi. Semua memiliki hak yang sama dan setara,” jelasnya pada Kamis (3/7/2025).
Rachmita berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komnas Disabilitas dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
