Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman El Nino dengan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari optimalisasi operasi cuaca hingga pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan.
Upaya itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino. Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu berlangsung secara hybrid pada Senin (29/6/2026) di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Suharyanto menjadi narasumber pada sesi pertama sosialisasi bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kehadiran BNPB dalam forum tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi risiko bencana yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.
Dalam paparannya, Suharyanto menyebut El Nino diprediksi mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun hingga awal 2027. Ia mengatakan kondisi itu berpotensi memicu bencana hidrometeorologi kering, terutama kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
“Dampaknya bisa meluas pada berkurangnya ketersediaan air baku, terganggunya produksi pertanian, hingga meningkatnya ancaman terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Suharyanto.
Untuk menghadapi potensi tersebut, BNPB telah menjalankan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Langkah itu meliputi optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih sebagai solusi jangka panjang, penguatan kapasitas daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, serta kesiapan distribusi air bersih bagi warga terdampak.
Hingga kini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. BNPB juga mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” kata Suharyanto.
Selain fokus pada kekeringan, BNPB juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, dan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan karhutla.
BNPB menegaskan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla harus terus ditingkatkan agar kabut asap lintas batas seperti yang terjadi pada 2015 tidak terulang.
Rapat koordinasi itu juga menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi daerah dengan upaya mitigasi dampak El Nino. Gangguan pada produksi pangan dan distribusi komoditas strategis dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Sejumlah pejabat negara hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Presiden AM Putranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum BULOG Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada serta memantau informasi resmi pemerintah terkait perkembangan iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing.
