Padang – Pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah besar untuk memperkuat penanganan banjir pascabencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026. Sejumlah pekerjaan awal kini dipusatkan pada penyelesaian lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Rencana itu dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026). Program tersebut akan didukung anggaran APBN sebesar Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Fadly mengatakan Pemko Padang sudah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, hingga lurah untuk segera menuntaskan kebutuhan lapangan. Ia menegaskan, seluruh persiapan harus selesai agar pekerjaan rehab-rekon bisa dimulai sesuai jadwal.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” kata Fadly.
Ia menambahkan, pemerintah kota siap membantu penyelesaian persoalan lahan, termasuk membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi. Pemko Padang juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana.
Dari pihak BWS Sumatera V Padang, Pelaksana Tugas Kepala BWS Reski Wahyudi menyampaikan tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, pekerjaan juga mencakup penanganan titik-titik pengendali banjir lainnya.
Adapun pekerjaan yang disiapkan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, serta check dam di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujar Reski.
Ia menegaskan seluruh rangkaian pekerjaan itu ditargetkan selesai dalam tiga tahun untuk memperkuat ketahanan Kota Padang menghadapi ancaman banjir di masa mendatang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala DLH Fadelan Fitra Masta, serta camat dari wilayah terdampak, yakni Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo.
