Padang – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk mereaktivasi jalur kereta api di Sumatra Barat. Dana itu diarahkan untuk membuka kembali konektivitas antardaerah yang lama terputus sekaligus menekan biaya logistik nasional.
Informasi tersebut disampaikan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (4/6/2026). Ia menyebut reaktivasi akan diprioritaskan pada lintasan strategis yang melintasi Pariaman, Padang Panjang, Singkarak, Solok, Muara Kalaban, hingga Sawahlunto.
Menurut Andre, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pengembangan transportasi kereta api di Sumatra Barat. Ia mengatakan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui.
Pemerintah menilai pengoperasian kembali jalur tersebut akan membuat distribusi barang dan jasa berjalan lebih efisien. Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi hambatan logistik yang selama ini menjadi persoalan utama di wilayah itu.
Meski begitu, rencana reaktivasi itu memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian warga menyambut baik karena berharap kereta api bisa kembali melayani perjalanan publik dengan panorama khas, seperti Lembah Anai dan Danau Singkarak.
Di sisi lain, sejumlah warganet mempertanyakan urgensi proyek tersebut. Tidak sedikit yang khawatir jalur itu justru akan lebih diprioritaskan untuk pengangkutan batu bara dari tambang di Sawahlunto ketimbang untuk mobilitas masyarakat umum.
Kritik juga datang dari warga yang menilai pemerintah seharusnya lebih dulu memperbaiki infrastruktur jalan raya. Sejumlah pihak menyebut rute Padang-Bukittinggi jauh lebih mendesak ditangani karena kemacetan harian di jalur itu kian parah.
Jalur kereta di lintasan tersebut memang sudah lama tidak beroperasi. Meski reaktivasi pernah diwacanakan pada pemerintahan sebelumnya, pelaksanaannya hingga kini belum berjalan maksimal.
Dengan anggaran Rp300 miliar yang disiapkan, publik kini menunggu kepastian jadwal pengerjaan proyek. Reaktivasi ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam membangun pemerataan infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat Sumatra Barat.
