Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan sektor pertanian sebagai pilar utama dalam dua tahun masa jabatannya. Fokus utama kebijakan diarahkan pada percepatan swasembada pangan nasional yang dipangkas targetnya dari empat tahun menjadi hanya satu tahun, puncaknya melalui deklarasi swasembada di Karawang pada 7 Januari 2026.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas ketergantungan impor beras yang cukup tinggi, di mana Indonesia tercatat mengimpor lebih dari 7 juta ton beras selama kurun waktu 2023 hingga 2024 akibat tekanan perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan perombakan tata kelola dari hulu ke hilir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum menjadi kunci dalam membangun ekosistem pangan yang tangguh.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BULOG, hingga aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” ujar Amran.
Guna memastikan kebijakan berjalan efektif, Presiden Prabowo telah menerbitkan 16 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) selama dua tahun terakhir. Fokus regulasi ini mencakup penyederhanaan prosedur, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, serta adopsi teknologi pertanian guna memberikan kepastian bagi petani.
Amran menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah diukur dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh para pelaku di lapangan. Baginya, akses terhadap sarana produksi dan jaminan harga panen adalah indikator utama keberhasilan pembangunan pertanian.
“Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak,” pungkasnya.
