Jakarta – Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi sebesar Rp 26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat selama semester II 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan biaya hidup publik.
Paket bantuan tersebut akan menyasar 33,24 juta penerima manfaat berupa penyaluran beras sebanyak 10 kilogram per keluarga. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga dengan memastikan tarif bahan bakar minyak (BBM) tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
Upaya menekan gejolak harga pangan juga dilakukan melalui penambahan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sekaligus menstabilkan harga di pasar.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun,” ujar Syahganda.
Syahganda mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya beli masyarakat dan menangani krisis iklim. Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pihak eksternal, termasuk Greenpeace, untuk memberikan masukan konstruktif.
Pemerintah membutuhkan data serta rekomendasi dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan yang telah diambil.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai. Karena itu, kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” pungkasnya.
