Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmennya untuk mengawal kelancaran reaktivasi jalur kereta api di wilayahnya melalui dukungan penuh terhadap sosialisasi penertiban lahan. Langkah ini diambil guna merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mensterilkan area di sepanjang jalur kereta api dari bangunan warga.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan PT KAI untuk memastikan proses penertiban berjalan kondusif. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan proyek ini terletak pada koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada masyarakat terdampak.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” ujar Wagub Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).
Dukungan tersebut merespons permintaan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, yang sebelumnya meminta bantuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar. Bantuan ini diperlukan untuk menertibkan sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berada di ruang bebas jalur kereta api.
Sesuai aturan, jalur kereta api membutuhkan ruang bebas sejauh enam meter di sisi kanan dan kiri rel. Keberadaan bangunan di area tersebut dinilai menjadi tantangan utama dalam proyek reaktivasi, di samping kendala geografis wilayah Sumbar yang berbukit serta risiko bencana alam.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” kata Bobby saat pencanangan reaktivasi di Stasiun Kayu Tanam, Selasa (27/10) lalu.
Proyek reaktivasi ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang dijadwalkan pengerjaannya pada 2027. Setelah itu, pengembangan akan dilanjutkan menuju Solok, Sawahlunto, hingga menghubungkan Padang Panjang ke Bukittinggi, Payakumbuh, sampai Limbanang di Kabupaten Limapuluh Kota.
