Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah pascabencana hidrometeorologi dengan menargetkan angka mencapai 8 persen pada 2029. Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah mengoptimalkan dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun untuk dialihkan menjadi investasi produktif.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026), menekankan perlunya dana tersebut tidak hanya berhenti pada konsumsi.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujar Bima.
Langkah ini menjadi krusial mengingat Sumbar sempat mengalami tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda akhir November 2025 dengan total kerugian mencapai Rp33,527 triliun. Meski sempat terpuruk, ekonomi Sumbar mulai bangkit dengan catatan pertumbuhan kumulatif semester I 2026 sebesar 4,77 persen.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendesak seluruh kepala daerah untuk segera menyusun langkah konkret mulai dari penetapan lokasi program hingga kebutuhan anggaran. Ia ingin pertumbuhan ekonomi tidak sekadar menjadi statistik.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyoroti pentingnya keterhubungan UMKM dengan industri besar sebagai rantai pasok. Menurutnya, pengalaman Jepang dalam mengintegrasikan usaha kecil ke industri otomotif bisa menjadi model bagi Sumbar.
Sonny juga menekankan bahwa kebijakan percepatan ekonomi ini harus berbasis data akurat. Pihaknya mendorong BPS di tingkat daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, terutama melalui pemanfaatan data Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan sumber pertumbuhan yang tepat.
