Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperketat koordinasi lintas instansi guna menjamin hak-hak veteran Republik Indonesia tersalurkan secara tepat sasaran. Langkah ini menjadi fokus utama dalam Workshop Administrasi Veteran dan Verifikasi Data Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Mercure Padang, Selasa (3/11/2026).
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, yang mewakili Gubernur Sumbar, menyatakan pihaknya akan memfasilitasi komunikasi antar-sektor untuk mempermudah akses layanan bagi para veteran.
“Nanti kita di Badan Kesbangpol akan coba bantu fasilitasi komunikasi lintas sektor untuk persoalan ini. Kita harap, semua pihak dapat mendukung,” ujar Mursalim.
Dukungan tersebut dilakukan dengan mendorong pemutakhiran data kependudukan dan membantu mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi veteran di lapangan.
Di sisi lain, Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI, Brigjen TNI Asep Terdiana Wachigi, menegaskan bahwa negara wajib memberikan penghormatan atas pengorbanan veteran melalui kepastian status, tunjangan, hingga jaminan kesehatan.
Ia menekankan pentingnya verifikasi data yang profesional dan transparan. Proses pengusulan status veteran sendiri dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kodim, Kodam, hingga tingkat pusat di Kementerian Pertahanan.
Senada dengan hal tersebut, Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarlembaga. Menurutnya, hambatan administratif tidak boleh menghalangi hak-hak veteran.
“Dinamika dan perubahan tata kelola administrasi menuntut kesiapan seluruh instansi agar pelayanan kepada veteran berlangsung mudah, cepat, transparan, dan humanis,” tegasnya.
Selain aspek kesejahteraan, workshop ini juga menekankan nilai strategis veteran sebagai teladan bagi generasi muda. Pengalaman perjuangan mereka dinilai krusial untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan nasionalisme di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, PT Taspen, serta perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sumbar guna menyatukan persepsi dalam pelayanan administrasi veteran ke depan.
