Dharmasraya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya resmi meluncurkan inovasi PERISAI (Optimalisasi Pemetaan dan Deteksi Dini Risiko Hukum Berbasis Nagari Melalui Integrasi Data) guna memperkuat tata kelola pemerintahan di 52 nagari. Program ini diharapkan menjadi instrumen preventif dalam memitigasi potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait pengelolaan anggaran.
Peluncuran yang berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Rabu (4/11/2026), dihadiri langsung oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama unsur Forkopimda. Inovasi ini merupakan bagian dari aksi perubahan yang digagas Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
Indra Gunawan menjelaskan, PERISAI dirancang untuk mendeteksi dini risiko hukum melalui integrasi data yang sistematis. “Inovasi ini membantu mengidentifikasi permasalahan hukum sejak awal, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang lebih jauh,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, para wali nagari diperkenalkan langsung pada fitur Peta Risiko Nagari dan Pelaporan Dini melalui demonstrasi aplikasi berbasis pemindaian barcode. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda, termasuk Ketua DPRD, Kapolres, serta Dandim 0310/SSD.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai program ini sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan nagari yang lebih bersih dan transparan.
“Kami berharap PERISAI menjadi instrumen preventif yang membantu aparatur nagari menjalankan tugas dan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Annisa.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan dukungan penerapan inovasi oleh seluruh pihak terkait dan penyerahan SK dukungan kepada perwakilan nagari. Sinergi antara Kejari dan Pemkab Dharmasraya ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel di tingkat nagari.
