Dharmasraya – Upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperkuat sektor perkebunan membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 1.723,76 hektare lahan kelapa sawit rakyat di wilayah tersebut dipastikan menerima kucuran dana peremajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk periode 2025–2026.
Total estimasi bantuan yang akan disalurkan mencapai Rp103,43 miliar. Dana ini dialokasikan dengan skema bantuan sebesar Rp60 juta per hektare untuk membantu para petani melakukan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif.
Keberhasilan meraih dukungan pendanaan ini tidak lepas dari komunikasi intensif yang dibangun Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dengan pihak BPDP selama dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini terbagi dalam dua tahap. Untuk tahun 2025, luas lahan yang diusulkan mencapai 579,27 hektare, sementara pada 2026 seluas 1.144,49 hektare. Seluruh pengusulan tersebut melibatkan 17 kelompok dan kelembagaan pekebun.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Lasmiyati, menekankan bahwa pihaknya membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh petani di Dharmasraya untuk mengikuti program ini.
“Proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbuka bagi seluruh petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP. Tentu, pengusulan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan,” ujar Lasmiyati di Pulau Punjung, Jumat (6/11/2026).
Lasmiyati menambahkan, keterbukaan ini menjadi kunci agar setiap pekebun memiliki peluang yang sama dalam mengakses bantuan. Pemerintah daerah pun berkomitmen terus mendorong percepatan proses administrasi agar program strategis ini berjalan optimal.
Diharapkan, melalui program PSR, produktivitas perkebunan rakyat dapat meningkat sekaligus memperkuat kesejahteraan petani sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.
