Jakarta – Polemik persyaratan pendidikan yang berujung pada usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI kini menemui babak baru. Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11).
Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa langkah tersebut merupakan prosedur formal yang ditempuh Gibran. Menurut Muzani, surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Muzani.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah desakan 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang sebelumnya menandatangani usulan HMP terkait polemik latar belakang pendidikan Wakil Presiden.
Menanggapi situasi ini, Direktur Contsra Indonesia, Habibi Chaniago, menilai peristiwa tersebut sebagai ujian krusial bagi penegakan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ia mendesak MPR agar memproses kekosongan jabatan ini secara transparan tanpa terjebak dalam kompromi politik antarelit.
“Publik berhak mempertanyakan apakah keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik, respons terhadap tekanan konstitusional, atau upaya mengakhiri polemik yang semakin meluas,” ungkap Habibi.
Terkait mekanisme pengisian jabatan, merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, MPR akan menggelar sidang paripurna. Presiden nantinya wajib mengusulkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden dengan batas waktu maksimal 60 hari setelah kekosongan kursi terjadi.
Habibi berharap agar proses ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik. Ia menegaskan bahwa integritas hukum harus tetap menjadi panglima dalam bernegara.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang melindungi jabatan seseorang, melainkan demokrasi yang memastikan setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum,” tegasnya.
