Padang – Bawaslu Kota Padang kini mengalihkan fokus pengawasan pemilu dengan menempatkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagai subjek aktif dalam demokrasi, bukan sekadar objek sosialisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung inklusif dan ramah bagi semua kalangan.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menegaskan bahwa kelompok disabilitas harus diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif. Pihaknya kini tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk menyosialisasikan pendidikan kepemiluan secara lebih efektif.
“Penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi. Mereka juga perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu,” ujar Eris saat memimpin rapat penguatan pemahaman kepemiluan di Kantor Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026).
Sebagai upaya konkret, Bawaslu Kota Padang merencanakan penyediaan juru bahasa isyarat dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap kelompok. Hal ini dianggap krusial agar aksesibilitas terjaga sejak tahap pemutakhiran data pemilih hingga hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Anggota Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menyoroti bahwa kendala aksesibilitas di TPS masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Menurutnya, fasilitas yang memadai adalah hak mutlak agar penyandang disabilitas dapat menyalurkan suara secara mandiri dan bermartabat.
“Keberagaman masyarakat Kota Padang merupakan kekuatan yang harus diakomodasi dalam penyelenggaraan demokrasi,” tegas Firdaus.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Akhiro Murio menekankan pentingnya pendekatan personal dalam memberikan edukasi. Ia menyebut bahwa setiap kelompok disabilitas memiliki karakteristik unik, sehingga metode komunikasi dan pendampingan harus dilakukan secara tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmad Ramli menekankan pentingnya validitas data pemilih. Ia menyatakan bahwa pengawasan berkelanjutan terhadap data pemilih menjadi instrumen vital guna mencegah hilangnya hak politik warga akibat persoalan pendataan.
“Pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang. Proses ini perlu dievaluasi secara berkala guna memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilih,” jelas Rahmad.
Melalui penguatan ini, Bawaslu Kota Padang berharap tercipta ekosistem pemilu yang menjamin seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan berpartisipasi aktif dalam mengawal integritas proses demokrasi.
