Jakarta – Fraksi PKS di DPR RI memastikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tetap berjalan meski Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri. Pengawalan terhadap mekanisme konstitusional ini akan terus dilakukan hingga proses transisi kepemimpinan nasional tuntas.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menyerahkan usulan HMP kepada pimpinan dewan. Agenda pembentukan panitia khusus sempat dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026), namun situasi berubah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung MPR RI pada pukul 11.16 WIB.
Anggota DPR RI Rahmat Saleh mengonfirmasi bahwa usulan HMP tersebut telah diterima oleh pimpinan dewan. Ia menegaskan, mundurnya subjek utama tidak menghentikan langkah DPR dalam menjalankan kewenangannya.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” ujar Rahmat di Gedung Senayan.
Kini, fokus transisi jabatan wakil presiden beralih ke MPR. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR, yang kemudian akan dipilih melalui sidang paripurna dalam durasi maksimal 60 hari.
Rahmat menambahkan, pengawalan ketat ini dilakukan demi memastikan seluruh tahapan transisi berjalan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami mengawal ini sebagai upaya menjamin konstitusi berjalan tegak sesuai aturan. Kami berharap seluruh tahapan transisi kepemimpinan nasional berlangsung tanpa hambatan demi keadilan masyarakat,” pungkasnya.
