Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan yang menjadi penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Sesi II Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Nusron mengungkapkan, dari total 55,9 juta hektare lahan yang telah terpetakan dan bersertifikat, terdapat ketimpangan yang signifikan. “Sebanyak 48 persen atau sekitar 26,8 juta hektare dikuasai oleh hanya 60 keluarga,” ungkapnya. Ia menambahkan, ketimpangan ini menjadi akar masalah kemiskinan struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak dan kesalahan kebijakan di masa lalu.
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa kepemilikan lahan tersebut secara legal tercatat atas nama berbagai Perseroan Terbatas (PT). Namun, setelah ditelusuri lebih jauh ke beneficial ownership (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya, jumlahnya sangatlah kecil. “Kalau dipetakan PT-nya bisa macam-macam, tapi kalau di-tracking siapa BO-nya, itu hanya 60 keluarga,” imbuhnya pada Minggu (13/7/2025).
Nusron juga menyinggung bahwa dari 60 keluarga tersebut, tidak ada satu pun yang berasal dari PMII, yang disambut tawa hadirin. Ia menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan semata-mata karena ketidakmampuan masyarakat, melainkan akibat kesalahan kebijakan struktural masa lalu yang tidak berpihak kepada keadilan agraria.
Nusron menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki distribusi kepemilikan tanah dan mengatasi ketimpangan melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. “Perintah dan mandat Presiden kepada kami adalah melakukan perubahan berdasarkan tiga prinsip: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan hidup,” pungkasnya. Ia menyatakan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk mewujudkan keadilan agraria.
