Padang – Pemerintah Kota Padang resmi mengakhiri masa Tanggap Darurat Bencana dan memasuki masa transisi pascabencana mulai Selasa (23/12/2025), dengan fokus utama pada pemulihan fasilitas publik dan infrastruktur yang rusak.
Keputusan perubahan status diumumkan Pemko Padang setelah Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana secara daring pada Senin (22/12/2025) yang melibatkan perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Pemerintah kota menyatakan langkah pemulihan akan menjadi prioritas selanjutnya.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan meski masa tanggap darurat berakhir, proses pemulihan terus berjalan dan upaya menemukan korban masih berlangsung. Ia menyebut dua korban dilaporkan hilang dan belum ditemukan, sementara “Sebelas korban lainnya telah berhasil ditemukan,” ujarnya saat mengikuti rapat dari Rumah Dinas Wali Kota Padang.
Pencarian terhadap dua korban hilang dihentikan pada Senin (22/12/2025) berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga, demikian disampaikan pemerintah kota. Sampai saat ini tercatat 658 kepala keluarga (KK) mengungsi akibat bencana; 93 KK atau 365 jiwa menempati Hunian Sementara (Huntara), sedangkan sisanya memilih hunian sementara mandiri, baik di rumah keluarga maupun menyewa tempat tinggal.
Pemko Padang mendorong agar pengungsi yang tinggal mandiri segera menerima dana tunggu hunian sebagai bantuan pemulihan. Untuk hunian tetap, pemerintah kota telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare di belakang Pasar Simpang Haru dan di area Bumi Perkemahan untuk pembangunan hunian bagi pengungsi. “Kami berharap Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan hunian tetap tersebut,” kata Maigus.
Bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Kerusakan pada sistem irigasi membuat 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap, sembilan jembatan rusak, dan beberapa sekolah mengalami kerusakan berat. Pemerintah Kota Padang menyatakan akan memprioritaskan pemulihan fasilitas publik dan infrastruktur penting selama masa transisi pascabencana.
Pemko Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan dalam program pemulihan, serta menyiapkan langkah-langkah jangka menengah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
