Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memberikan prioritas khusus bagi angkutan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah bencana di Sumatra. Ia menilai perlakuan itu perlu disamakan dengan truk pengangkut BBM agar pasokan pupuk ke petani tidak terhambat oleh pembatasan akses jalan.
Alex menyebut kondisi itu penting perhatian karena sejumlah jalur distribusi ikut terdampak pembatasan lalu lintas setelah rusaknya Jalan Lembah Anai usai banjir pada November 2025. Jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat bagian utara, sekaligus jalur menuju Riau dan Sumatera Utara.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui rilis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Menurut dia, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi harus dijaga agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu. Ia menilai hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang memangkas jalur distribusi.
Dalam aturan tersebut, pupuk disalurkan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4. Alex mengatakan skema itu membuat distribusi lebih ringkas, tetapi kini menghadapi tantangan baru berupa ketersediaan solar subsidi.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata Alex.
Ia mengingatkan agar hambatan distribusi tidak membuat petani terlambat menerima pupuk di Lini 4. Menurut dia, titik distribusi itu menjadi ujung tombak penyaluran pupuk bersubsidi ke lapangan.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” ujarnya.
Alex menjelaskan, waktu distribusi pupuk sangat menentukan karena pemupukan tanaman mengikuti umur tanaman. Jika pengiriman terlambat, produktivitas dan hasil panen dapat ikut terdampak.
Ia menegaskan pupuk bersubsidi harus tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam. Keterlambatan pemupukan, kata dia, berpotensi mengganggu produksi pangan dan target swasembada pangan yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Meski begitu, Alex menilai pasokan pupuk subsidi nasional secara umum masih aman. Distribusinya, kata dia, sudah diatur berdasarkan pembagian wilayah sesuai lokasi pabrik pupuk.
Namun, ia mengingatkan gangguan geopolitik global juga bisa memengaruhi rantai pasok bahan baku pupuk. Karena itu, pemerintah diminta tetap menyiapkan langkah antisipasi.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah itu, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan. Untuk sektor pertanian, alokasinya terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
