Padang – Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp 4,53 miliar kepada warga Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi, sebagai bagian dari penyaluran tahap pertama untuk tiga provinsi terdampak: Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang Aie Pacah, Jumat (13/2/2026). Acara dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, serta Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian.
Untuk Kota Padang, alokasi sebesar Rp 3,72 miliar dialokasikan kepada 248 kepala keluarga (KK) pemilik rumah kategori Rusak Ringan (RR) dan Rp 810 juta kepada 27 KK pemilik rumah kategori Rusak Sedang (RS). Setiap penerima kategori RR menerima Rp 15 juta, sedangkan penerima kategori RS menerima Rp 30 juta.
Wali Kota Fadly Amran menyatakan apresiasi atas bantuan tersebut dan berharap dana itu mempercepat perbaikan rumah warga yang terdampak bencana pada November 2025. “Kami berharap juga dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan rumah Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat Kota Padang yang rumahnya rusak berat. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan di tiga lokasi untuk pembangunan rumah Huntap warga yang terdampak rusak berat,” kata Fadly Amran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan pemerintah memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah untuk tiga provinsi dengan total terdata 9.884 unit rumah kategori RR dan 7.389 unit rumah kategori RS. “Total alokasi anggaran di Aceh mencapai sekitar Rp 341,5 miliar, di Sumatera Utara sekitar Rp 10,8 miliar, dan di Sumatera Barat hampir Rp 17,5 miliar. Dengan berbagai bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat segera memperbaiki rumah secara mandiri dan kembali menjalani kehidupan normal,” ujar Pratikno.
Penyaluran bantuan stimulan tahap pertama ini diharapkan menjadi langkah awal pemulihan bagi warga terdampak dan mempercepat upaya penanganan pascabencana di wilayah yang menerima alokasi.
