Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai menyiapkan langkah pengendalian inflasi sejak dini untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang awal 2026.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir itu membahas strategi nasional untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ahmad Fadly menilai kekompakan pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera memperkuat kerja sama antarwilayah dalam pemenuhan komoditas pangan.
Fokus kerja sama tersebut diarahkan pada penyaluran bahan pangan surplus dari Tanah Datar, seperti cabai dan beras, ke daerah yang membutuhkan.
Langkah itu tidak hanya ditujukan untuk menjaga pasokan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memenuhi indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award, yang menilai kerja sama antar-daerah.
Kabag Perekonomian Tanah Datar Franky Adhitama mengatakan, kerja sama antar-daerah menjadi poin penting yang perlu dimaksimalkan untuk mendukung pengendalian Indeks Harga Konsumen (IHK).
Selain soal inflasi, rapat itu juga menyoroti percepatan program 3 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tanah Datar telah mengusulkan 1.762 unit rumah dalam program tersebut.
Dari jumlah itu, 142 unit sudah dialokasikan pada tahap pertama dan kini menunggu Surat Keputusan penetapan penerima bantuan.
Sementara itu, 165 unit lainnya masih dalam proses verifikasi data.
Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi sekaligus melaporkan perkembangan program perumahan secara berkala.
Rapat tersebut juga diikuti perwakilan Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Tanah Datar.
