Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan dukungan penuh untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya pada seksi Sicincin-Bukittinggi yang kini masih dikebut melalui koordinasi lintas instansi.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dalam rapat koordinasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian hambatan teknis, status lahan, dan penyempurnaan trase tol.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedi Tri Hariadi yang memimpin rapat menekankan pentingnya kekompakan seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilalui proyek strategis nasional itu. Menurut dia, tol tersebut akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah tantangan global.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini adalah wujud kecintaan kita terhadap daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Dedi.
Dedi juga memastikan tim lintas instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan, akan bekerja bersama untuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut dua hambatan utama dalam pembangunan tol itu kini sudah menemukan titik terang. Ia mengatakan persoalan trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, sudah tuntas setelah dilakukan pengalihan jalur.
Selain itu, desain pintu keluar tol di Padang Panjang juga telah disepakati dengan skema baru yang dinilai lebih optimal. Andre menegaskan transparansi dalam proses ganti untung lahan perlu dijaga agar tidak memunculkan sengketa di kemudian hari.
Ia menilai kehadiran tol akan memperkuat konektivitas Sumatera Barat dan Riau, menekan biaya logistik, serta mendorong sektor pariwisata.
Hendri Arnis mengatakan ruas tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayah Padang Panjang sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti. “Pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Hendri berharap kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek tersebut rampung.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah di Sumatera Barat yang terdampak trase jalan tol.
