Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus menutup peluang manipulasi data penerima.
Upaya ini menempatkan Padang sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Kementerian Sosial dalam pembenahan tata kelola bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan kebijakan tersebut lahir setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan yang selama ini dinilai belum optimal.
Melalui portal baru, pemerintah pusat dan daerah kini dapat menyaring data masyarakat secara langsung. Dengan sistem itu, bantuan diharapkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Tujuannya agar data lebih transparan dan akurat, sehingga kita punya kepastian jumlah penerima manfaat untuk tahun anggaran 2027,” ujar Eri.
Untuk mendukung program tersebut, Dinas Sosial membuka dua jalur pendaftaran. Jalur pertama dilakukan secara mandiri melalui tautan resmi yang sudah tersedia sejak Juni.
Sementara bagi warga yang mengalami kesulitan mengakses teknologi, pemerintah menyiapkan 1.750 agen pendamping di seluruh wilayah Kota Padang.
Para agen itu berasal dari ASN Dinas Sosial, aparatur kelurahan dan kecamatan, pendamping PKH, pengurus RT/RW, anggota PKK, hingga para relawan yang membantu proses penginputan data.
Sistem digital nantinya akan memeriksa setiap usulan secara otomatis untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan.
Pemerintah juga menyiapkan masa sanggah pada September hingga November sebagai ruang koreksi data warga.
Tahap ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki data sebelum daftar final penerima bantuan ditetapkan pada akhir November.
Eri mengimbau masyarakat menyiapkan dokumen pendukung, yakni e-KTP, Kartu Keluarga, dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus menggelar layanan keliling untuk membantu warga mengaktifkan identitas digital tersebut.
