Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas pembangunan daerah untuk 2027 sebagai fokus kebijakan daerah yang bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia dan layanan publik, kata Wakil Wali Kota Elzadaswarman saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sekaligus Rembuk Stunting 2026, Senin (30/03/2026) di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota.
Musrenbang yang mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik” itu menjadi forum penyelarasan perencanaan dari tingkat kelurahan hingga kota, agar selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Penyusunan rencana dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis serta berpedoman pada target-target imperatif yang telah ditetapkan.
Dalam paparan capaian makro, Elzadaswarman menyatakan kondisi ekonomi dan sosial Payakumbuh menunjukkan kinerja positif meski masih ada ruang perbaikan. “Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya. Ia juga memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62, tingkat kemiskinan 4,95 persen, tingkat pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Elzadaswarman merinci lima prioritas RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang akan menjadi fokus pada 2027. Prioritas pertama menargetkan peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Prioritas kedua berorientasi pada peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi. “Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas,” jelasnya, seraya menegaskan komitmen Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi. Prioritas keempat menguatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan prioritas kelima memfokuskan pada pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.
Pemerintah kota juga menegaskan dukungan terhadap program strategis nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta percepatan penurunan stunting. Menyikapi hal tersebut, Elzadaswarman menekankan setiap rencana pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan menjawab permasalahan daerah secara tepat sasaran. “Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menilai tema RKPD 2027 relevan, namun mengingatkan perlunya penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah. “Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan penguatan belanja publik agar program pembangunan memberi dampak langsung kepada masyarakat. “Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkas Wirman.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, jajaran Pemko Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang, serta undangan lainnya.
