Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang menyepakati peta jalan pemulihan pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun untuk mempercepat rekonstruksi sosial dan infrastruktur.
Kesepakatan itu diambil lewat Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026). Rakor dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
Rakor memusatkan pembahasan pada penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, rencana pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak, serta kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur. Para peserta menyepakati sinkronisasi program antar-OPD untuk mempercepat pemulihan sekaligus menjaga kelanjutan pembangunan di Kota Padang.
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kota karena peran strategis Padang bagi perekonomian regional. “Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujarnya. Mahyeldi juga mengingatkan tantangan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan mendesak efisiensi anggaran melalui koordinasi program. “Di Padang misalnya, terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita juga akan memperkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Maigus Nasir merinci langkah Pemko Padang dalam pemulihan sosial dan hunian sementara warga terdampak. “Saat ini sekitar 120 kepala keluarga (KK) menempati Huntara yang disediakan di Rumah Nelayan dan Rusunawa di Lubuk Buaya, serta Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Saat ini, kami tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana,” katanya.
Berdasarkan data Pemko Padang yang dipaparkan dalam rakor, total kerusakan tercatat sekitar Rp1,3 triliun dan kerugian mencapai Rp1,6 triliun, sehingga kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun. “Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi,” ujar Maigus.
Maigus juga menyoroti urgensi penanganan kerusakan Irigasi Gunung Nago yang memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji, serta menegaskan percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.
Rakor menutup dengan komitmen memperkuat koordinasi teknis antar-OPD dan segera menyusun langkah prioritas pelaksanaan peta jalan pemulihan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat dan terukur.
