Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai kurang responsif dalam menangani ribuan warganya yang terjerat utang pada lembaga keuangan ilegal berkedok koperasi. Kritik tajam ini dilayangkan oleh Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Dharmasraya, Harry Permana.
Harry Permana pada Jumat (4/7/2025) mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan nyata. Ia mengatakan, pemerintah daerah jangan hanya memberikan pernyataan tanpa solusi konkret. “Pemerintahan Daerah jangan hanya berstatemen saja, tetapi bagaimana bisa mencarikan solusi konkretnya,” tegasnya.
Kritik tersebut muncul di tengah data yang menunjukkan sekitar 28.000 warga Dharmasraya terlilit utang dari lembaga yang beroperasi layaknya rentenir, meskipun berkedok koperasi. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wakil Bupati Leli Arni, saat menjadi pembina Apel gabungan pada Selasa (10/6/2025) di perkantoran eks RSUD Sungai Dareh, Pulau Punjung, juga telah menyampaikan keresahan serupa.
Harry Permana mempertanyakan langkah konkret yang telah diambil oleh pihak eksekutif dan legislatif daerah. “Apakah tidak ada langkah konkret yang bisa membantu masyarakat dan agar tidak ada korban jiwa lagi? Pergunakanlah wewenang yang ada,” ujarnya pada Jumat (4/7/2025).
Lebih lanjut, Harry Permana mendorong seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, OPD terkait, hingga perangkat nagari untuk duduk bersama mencari solusi nyata. Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki daerah untuk mengatasi masalah ini.
“Bupati dan Wakil Bupati punya OPD yang terkait, 30 orang anggota DPRD, 11 camat, 52 wali nagari, dan lebih dari 400 kepala jorong. Apakah tidak bisa duduk bersama untuk mencari solusi agar negeri kita ini tidak diacak-acak oleh rentenir berkedok koperasi?” pungkasnya dengan nada geram. Ia menyerukan agar seluruh pemegang kebijakan bersinergi menyelamatkan masyarakat dari jeratan utang. “Rentenir berkedok koperasi ini telah merusak tatanan sosial kemasyarakatan di nagari-nagari yang ada di Dharmasraya. Kita minta ada tindakan nyata, bukan hanya wacana,” tutupnya pada Jumat (4/7/2025).
