Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya keras mengubah status sebagian lahan kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar dari Lahan Sawah yang Dilindungi (LDS) menjadi area pemukiman demi pengembangan fasilitas pendidikan. Usulan ini diajukan seiring dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan bahwa UIN Mahmud Yunus merupakan aset berharga bagi masyarakat. “Kita berupaya agar alih fungsi lahan ini dapat terealisasi melalui Kementerian ATR/BPN,” ujarnya usai bertemu dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyambut baik upaya peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Datar. Ia berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dan meminta pihak terkait untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan.
“Perubahan LDS menjadi lahan pemukiman ini untuk kepentingan negara karena kampus UIN Mahmud Yunus adalah milik Kementerian Agama sehingga tanah ini nantinya juga akan menjadi milik negara,” tegasnya. Pihaknya menargetkan BPN Tanah Datar dapat segera menerbitkan sertifikat sesuai dengan RTRW yang baru.
Rektor UIN Mahmud Yunus, Prof. Delmus Puneri Salim, menjelaskan bahwa perubahan status lahan ini akan ditindaklanjuti dalam sistem ATR/BPN. “Kami berharap sertifikat yang keluar nantinya adalah sertifikat lahan pemukiman atas nama Menteri Agama. Ini akan memungkinkan pembangunan kampus lebih lanjut, termasuk pembangunan asrama mahasiswa,” katanya.
Langkah ini diambil karena sebagian lahan kampus UIN Mahmud Yunus saat ini masih tercatat sebagai LDS, meskipun RTRW Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan peruntukannya sebagai lahan pemukiman. Pemerintah daerah dan pihak kampus memiliki kewajiban untuk mensertifikatkan tanah tersebut sebagai dasar untuk pembangunan dan pengembangan kampus.
