Limapuluh Kota – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mulai mengkaji langkah mitigasi permanen pascabanjir yang merendam Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Jumat (20/11/2026). Normalisasi sungai kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk memutus siklus banjir yang kerap menghantui warga setempat.
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, saat meninjau lokasi terdampak bersama BPBD, PMI, dan BWSS Wilayah V Sumbar menyatakan bahwa bantuan logistik saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terulang di masa depan.
“Pemerintah daerah berupaya membantu meringankan beban masyarakat terdampak, salah satunya dengan menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setelah banjir,” ujar Ahlul.
Menurut Ahlul, normalisasi sungai menjadi kunci penanganan banjir di wilayah tersebut. Namun, ia mengakui bahwa realisasi proyek ini membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, terutama terkait ketersediaan lahan yang akan terdampak pekerjaan pengerukan.
“Normalisasi sungai diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko banjir berulang. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kesediaan masyarakat, terutama terkait lahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Pihaknya memastikan siap menjembatani koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) jika masyarakat bersedia menghibahkan lahan yang dibutuhkan. Baginya, pemerintah berkewajiban hadir tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam memberikan kepastian keamanan bagi warga.
Senada dengan pemerintah, warga Tarantang juga mendesak adanya langkah konkret di lapangan. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengerukan sungai agar kekhawatiran akan banjir susulan dapat diminimalisir.
“Berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan setelah banjir terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang melalui normalisasi sungai,” ungkap perwakilan warga.
Dalam kunjungan tersebut, Ahlul yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Limapuluh Kota itu menambahkan bahwa sinergi lintas sektoral, termasuk melibatkan berbagai yayasan, sangat krusial agar seluruh bantuan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang terdampak.




