Yogi Nofrizal Mengecam Rekaman VCS Diduga Libatkan Bupati Lima Puluh Kota

tokoh-muda-yogi-nofrizal-kecam-rekaman-vcs-diduga-libatkan-bupati-lima-puluh-kota:-tidak-bermoral!
Tokoh Muda Yogi Nofrizal Kecam Rekaman VCS Diduga Libatkan Bupati Lima Puluh Kota: Tidak Bermoral!

Lima Puluh Kota – Tokoh muda setempat, Yogi Nofrizal, mengecam keras peredaran rekaman video call seks (VCS) yang diduga melibatkan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, dan memperingatkan potensi kerusakan citra pemerintahan serta hilangnya kepercayaan publik.

Yogi, yang tercatat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Pemuda PERTI dan politisi Partai Golkar, mengatakan skandal itu bisa berdampak serius pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Ini tindakan yang tidak bermoral, apalagi dia seorang pemimpin. Bagaimana mengayomi masyarakat kalau bupati seperti ini,” ujar Yogi kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Bacaan Lainnya

Selain menyorot aspek moral, Yogi juga menekankan risiko kerugian reputasi daerah dan mendesak DPRD setempat untuk bertindak tegas agar persoalan tidak berlarut-larut. “Kalau benar terjadi, moral pemimpin dipertanyakan. Harus ada tindakan tegas, ini sangat memalukan,” tegas pemilik Rantau Textile itu.

Hingga kini, peredaran rekaman tersebut masih menjadi perhatian publik dan penanganannya beralih ke aparat penegak hukum. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menyatakan tengah menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan dari Bupati Safni Sikumbang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, mengatakan penyelidikan berfokus pada dugaan pemerasan yang terkait VCS tersebut. “Kami masih dalam penyelidikan laporan pemerasan terkait video call sex itu,” ujarnya, Selasa (24/2/2025).

Andry menjelaskan penyelidikan menemukan laporan mengenai akun palsu di media sosial yang diduga melakukan pemerasan dengan mengirimkan nomor rekening. “Dilaporkan akun palsu, itu masih pendalaman. Akun ini melakukan pemerasan dengan mengirimkan rekening,” kata Andry, seraya menambahkan, “Intinya, pelaku meminta uang supaya (video) tidak disebarkan.”

Kasus tetap dalam proses penyelidikan Polda Sumbar, sementara tuntutan publik agar DPRD bersikap transparan dan menindak dugaan pelanggaran etik kepala daerah terus mengemuka.

Pos terkait