Payakumbuh – Percepatan penyelesaian layanan dasar seperti kebersihan, perbaikan jalan, irigasi, drainase, serta penanganan rumah tidak layak huni ditetapkan sebagai prioritas Pemerintah Kota Payakumbuh dalam dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi Triwulan I Tahun 2026 di Aula Josrizal Zain, Senin (06/04/2026).
Wali Kota Zulmaeta membuka dialog itu dengan menegaskan agar persoalan sampah dituntaskan tanpa menunggu keluhan warga. “Masalah sampah harus segera selesai. Jangan ada lagi keluhan masyarakat. Sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua,” kata Zulmaeta di hadapan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Zulmaeta memerintahkan percepatan penanganan infrastruktur yang menyentuh langsung kehidupan warga, termasuk perbaikan jalan, irigasi, dan drainase, serta meminta OPD bersikap proaktif tanpa menunggu aduan. “Jangan sampai ada keluhan soal jalan berlubang. Kita akan cek langsung ke lapangan. Kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama, termasuk percepatan penanganan irigasi dan drainase,” ujarnya.
Selain layanan dasar, Zulmaeta menegaskan target peningkatan kualitas hunian dan komitmen menghapus rumah tidak layak huni selama masa jabatannya. Di sektor perdagangan, Pemko mendorong percepatan pembangunan pasar, termasuk pembangunan Pasar Tradisional Ibuh Barat tahun ini dan pembongkaran Pasar Blok Barat untuk mempercepat proses pembangunan, dengan imbauan kepada pedagang agar memanfaatkan lokasi penampungan yang telah disediakan.
Dalam aspek manajemen kinerja, Zulmaeta mengingatkan perlunya evaluasi berkala agar beban target tidak menumpuk pada akhir tahun. “Target harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan menunggu akhir tahun. Kita ingin hasil yang maksimal melalui proses yang terukur,” katanya. Ia juga mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan inovasi dan kreativitas karena ASN menjadi motor utama pembangunan daerah. “ASN ini ibarat mesin. Kalau mesinnya tidak berjalan baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Karena itu, kita butuh komitmen, inovasi, dan kolaborasi untuk kemajuan Payakumbuh,” tambahnya.
Zulmaeta membuka ruang bagi seluruh OPD menyampaikan ide dan gagasan serta memastikan setiap usulan yang sesuai regulasi akan ditindaklanjuti.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman menekankan pentingnya koordinasi antarpihak untuk merealisasikan rencana kerja. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita bekerja sama, catat yang dikerjakan dan kerjakan yang dicatat. Tanpa sinkronisasi, tidak akan ada kesepakatan dari apa yang kita rencanakan,” katanya, seraya mengingatkan OPD agar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
Sekretaris Daerah Rida Ananda menyatakan dialog kinerja diikuti 31 kepala perangkat daerah—meliputi kepala dinas, badan, kantor, dan camat—serta merupakan bagian dari siklus pengelolaan kinerja ASN yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ia mengingatkan evaluasi Triwulan I harus rampung paling lambat 15 April 2026 sesuai edaran wali kota. “Dialog kinerja ini menjadi landasan untuk menyelaraskan ekspektasi pimpinan dengan kinerja perangkat daerah, sekaligus mengevaluasi capaian triwulan pertama,” ujar Rida, seraya menambahkan, “Hasil dialog akan dihimpun sebagai bahan perbaikan SKP dan peningkatan kinerja ke depan.”
