Padang – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang menandatangani komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Selasa (3/2/2026) sebagai langkah konkret memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Rutan Padang Mai Yudiansyah memimpin penandatanganan dokumen yang diikuti seluruh jajaran struktural dan petugas rutan secara kolektif. Menurut Mai, tindakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud kesungguhan institusi dalam mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. “Kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini adalah bentuk kesungguhan kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Warga Binaan,” ujarnya.
Penandatanganan kolektif itu dimaknai sebagai langkah awal penguatan integritas seluruh pegawai Rutan Padang dan pintu masuk menuju perubahan pola kerja serta budaya organisasi. Seluruh petugas menyatakan akan menjalankan tugas sesuai ketentuan, meningkatkan profesionalisme, serta menolak segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan.
Mai menegaskan bahwa implementasi ZI menuntut perubahan nyata dalam perilaku kerja. “Pembangunan ZI bukan sekadar seremoni, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja yang nyata,” kata Mai, seraya menambahkan bahwa disiplin, transparansi, dan akuntabilitas harus diaplikasikan di setiap lini pelayanan.
Kepala Subseksi Pengelolaan Arif Rahman menjelaskan bahwa komitmen bersama tersebut menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan rutan. “ZI menuntut seluruh pegawai untuk bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab, khususnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” kata Arif.
Dengan penandatanganan ini, Rutan Padang berharap membangun budaya kerja yang berintegritas, solid, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan, serta mendorong seluruh petugas menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
