Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa otonomi daerah harus menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui layanan kesehatan yang lebih baik, pemerataan pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM.
Pesan itu ia sampaikan setelah menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
Menurut Muhidi, otonomi daerah tidak cukup dimaknai sebagai pembagian kewenangan semata. Ia menilai kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong kewirausahaan agar mampu membuka lapangan kerja baru. Daerah juga diminta memperluas investasi untuk menopang pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Di sektor kesehatan, Muhidi menempatkan pelayanan sebagai prioritas utama. Ia menegaskan, layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat terwujud jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat saling mendukung.
Sementara di sektor pendidikan, ia menyoroti pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan percepatan digitalisasi pendidikan. Muhidi juga menekankan peningkatan kualitas guru, kurikulum, serta fasilitas belajar.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Muhidi turut menyinggung perlunya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome. Menurut dia, birokrasi tidak boleh hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu melahirkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Ia memastikan DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam upacara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutan tersebut, otonomi daerah disebut memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema itu menegaskan bahwa pemerintah daerah harus semakin responsif, mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, tanpa mengurangi sinergi dengan pemerintah pusat.
Sejumlah fokus utama juga ditekankan dalam amanat tersebut, mulai dari sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, hingga peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, penguatan layanan dasar, dan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian.
Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa inti otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
