Wali Kota Payakumbuh Dorong RTLH Kemenkes untuk Tekan TBC

percepat-penurunan-kasus-tbc,-walikota-payakumbuh-bidik-program-8000-rtlh-kemenkes-ri
Percepat Penurunan Kasus TBC, Walikota Payakumbuh Bidik Program 8000 RTLH Kemenkes RI

Padang – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengajukan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ke Kementerian Kesehatan RI sebagai bagian dari upaya menekan kasus tuberkulosis (TBC) di daerahnya. Pemerintah kota menargetkan 100 paket perbaikan rumah bagi warga yang terdampak, dengan harapan langkah itu dapat memperlambat bahkan memutus rantai penularan penyakit.

Zulmaeta menyampaikan usulan tersebut saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026).

Bacaan Lainnya

“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kita minta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni, karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak,” kata Zulmaeta.

Ia menegaskan, penanganan TBC tidak cukup hanya bertumpu pada layanan kesehatan. Menurutnya, faktor lingkungan tempat tinggal juga perlu dibenahi karena ikut memengaruhi penyebaran penyakit.

Karena itu, Pemko Payakumbuh mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari keluarga kurang mampu, terutama yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.

“Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehab rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal,” ujarnya.

Zulmaeta menjelaskan, rumah tidak layak huni bukan hanya soal kondisi bangunan dan luas ruangan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan. Pencahayaan yang buruk, sirkulasi udara yang tidak memadai, hingga faktor pencemar lain dinilai dapat berdampak pada kesehatan penghuni.

Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Octavianus mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam kegiatan tersebut, termasuk Zulmaeta. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penguatan sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul kalau SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” katanya.

Benyamin juga meminta kepala daerah aktif turun ke lapangan untuk memastikan kecukupan gizi masyarakat dan memantau langsung kondisi kesehatan warga.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan nyata pemerintah daerah.

“Harapan kita kepala daerah rutin melakukan kontrol ke lapangan untuk memantau kecukupan gizi masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut, hingga saat ini terdapat 25.037 penderita TBC di Sumatera Barat. Namun, baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi. Kondisi itu dinilai berbahaya karena penderita yang belum ditemukan masih berpotensi menularkan penyakit ke orang lain.

“Kota Payakumbuh ada 709 kasus TBC dan baru ditemukan sekitar 57 persen atau 404 orang. Nanti anggarannya akan kita berikan, karena pada umumnya penderita TBC berasal dari keluarga tidak mampu,” katanya.

Benyamin menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah. Langkah itu menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Kita ingin kasus TBC ini segera tuntas dan masyarakat bisa terbebas dari TBC,” katanya.

Di sisi lain, Rektor Universitas Andalas menyebut kampusnya terus berkontribusi melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu hasilnya, kata dia, adalah produksi satu juta botol tinta Pemilu 2024 berbahan dasar gambir hasil penelitian dosen.

“Fakultas Kedokteran Unand telah lebih dulu berdiri sejak 1955 di Bukittinggi dengan tujuan melahirkan dokter di tanah Sumatera. Sampai hari ini sudah ribuan dokter lahir dan mengabdi di seluruh Indonesia hingga mancanegara,” katanya.

Ia menambahkan, TBC masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.

Karena itu, ia mendorong kolaborasi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mempercepat pemberantasan penyakit tersebut.

“Misi kita membebaskan Sumbar dan Indonesia dari TBC. Karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk melengkapi fasilitas dan memperkuat penanganannya,” pungkasnya.

Pos terkait