Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai penguatan rupiah di tengah tekanan pasar global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter. Menurut dia, pemerintah dan otoritas ekonomi juga harus serius mengelola ekspektasi publik agar kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional tetap terjaga.
Kholid menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Ia mengatakan, pergerakan pasar keuangan kini sangat dipengaruhi persepsi dan sentimen terhadap arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia meminta komunikasi pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas fiskal berjalan selaras dan konsisten. Langkah tersebut, menurut dia, penting agar investor dan pelaku industri keuangan tidak dilanda kekhawatiran berlebihan.
“Perlu ada strategic management, ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi itu strategic. Jadi bukan hanya kebijakan teknis modern, tapi manajemen ekspektasinya harus diperkuat,” kata Kholid.
Politikus Fraksi PKS itu menjelaskan, cara investor membaca situasi ekonomi global kini telah berubah. Jika sebelumnya keputusan lebih banyak bertumpu pada data historis, kini pelaku pasar cenderung menghitung risiko masa depan sebelum bergerak.
Dengan pola seperti itu, pasar tak hanya merespons kondisi ekonomi hari ini, tetapi juga memproyeksikan kemungkinan tekanan yang bisa muncul ke depan. Kholid membandingkannya dengan teori rational expectation yang diperkenalkan ekonom Robert Lucas.
Dia menyebut pelaku pasar, hedge fund, hingga industri keuangan kini lebih mengandalkan pendekatan futuristik dalam menyusun strategi investasi.
“Bahwa pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, mereka itu membuat pricing yang rational. Bukan data kemarin, bukan data hari ini, tapi pricing futurist,” ujarnya.
Kholid menegaskan, tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga rupiah tetap stabil. Ia menilai, pemerintah juga harus memastikan publik tidak melihat kondisi ekonomi Indonesia seolah sedang menuju krisis seperti 1998.
Menurut dia, trauma terhadap krisis moneter masa lalu masih memengaruhi persepsi masyarakat dan pelaku pasar saat menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Karena itu, ia meminta seluruh otoritas ekonomi tampil solid saat menyampaikan kebijakan.
Ia menilai pasar memerlukan sinyal yang tegas dan seragam dari pemerintah. “Message-nya harus loud and clear, harus konsisten. Jadi kalau otoritas itu kompak, otoritas moneter, industri jasa keuangan, kementerian keuangan, dan tetap diikuti dengan tindakan policy yang konsisten, itu memberikan signal bahwasannya hari ini itu berbeda dengan 98,” pungkasnya.
