Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggandeng Universitas Andalas untuk memperkuat penanganan stunting di daerah itu. Kerja sama ini disiapkan agar upaya penurunan angka stunting berjalan lebih terukur, mulai dari edukasi, pendampingan nagari, hingga target prevalensi dalam beberapa tahun ke depan.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) mendatangi kampus Unand pada Selasa (26/5/2026) untuk mematangkan skema kolaborasi tersebut. Ia bertemu dengan Wakil Rektor I Unand Prof. Dr. Syukri Arief dan Direktur Studi Unand Prof. Dr. dr. Andani Eka Putra.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati penyusunan program kerja sama yang memuat target jangka pendek, menengah, dan panjang. Ahmad Fadly menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kami membahas program kerja sama yang menyeluruh. Stunting adalah persoalan serius bagi masa depan generasi mendatang, sehingga penanganannya harus dilakukan secara masif dan terstruktur,” kata Ahmad Fadly.
Pada tahap awal, Unand akan menurunkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke 14 titik di Tanah Datar. Para mahasiswa itu akan mendapat pembekalan khusus agar dapat memberikan edukasi dan pendampingan pencegahan stunting secara efektif kepada masyarakat di tingkat nagari.
Untuk sasaran jangka menengah dan panjang, Pemkab Tanah Datar bersama Unand menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 10 persen dalam lima tahun mendatang. Kasus baru juga dipatok turun di bawah 5 persen.
Prof. Andani Eka Putra menjelaskan, intervensi yang disiapkan tidak hanya menyentuh sektor kesehatan, tetapi juga aspek sosial, hukum, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, langkah awal yang dilakukan ialah memetakan persoalan di lapangan agar program tepat sasaran.
“Semua kegiatan nantinya berbasis pada pendampingan masyarakat langsung di nagari,” ujar Andani.
Saat ini, angka stunting di Kabupaten Tanah Datar masih berada di kisaran 26 persen. Melalui kerja sama ini, Unand optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 14 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
