Jakarta – Pemerintah mulai mengarahkan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke fase pemulihan permanen. Program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon disiapkan berjalan bertahap hingga 2028 setelah tahap tanggap darurat dan transisi dinyatakan berjalan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana terbagi dalam tiga fase utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Menurut dia, fase awal yang dimulai sesaat setelah bencana sudah tertangani dengan baik berkat kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito seusai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).
Tito menyebut koordinasi lintas sektor terus dipacu sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari. Langkah itu ditempuh untuk menjaga kelancaran masa transisi sekaligus memulihkan layanan dasar yang sempat terganggu.
Sejumlah layanan kini dilaporkan kembali normal, mulai dari pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan.
Di sektor konektivitas, seluruh jalan nasional sudah kembali tersambung. Jembatan nasional juga kembali berfungsi, baik melalui konstruksi permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.
Kemajuan serupa juga terjadi pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali menjalankan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan. Meski begitu, masih ada sebagian kecil siswa yang belajar di tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di wilayah yang membutuhkan relokasi.
Jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda juga terus menurun.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah kini memusatkan perhatian pada pemulihan permanen yang berbasis Rencana Induk atau Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen itu disusun dari konsolidasi usulan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, lalu diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” kata Tito.
Renduk pemulihan tersebut dirancang untuk periode 2026-2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Tito menegaskan tahun pertama pelaksanaan akan difokuskan pada infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap. Langkah itu diambil agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
