Aceh – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana dengan fokus memperkuat fasilitas, pelayanan, dan perlindungan bagi kelompok rentan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat kembali mendapatkan layanan kesehatan yang aman, sehat, dan lebih tangguh pascabencana.
Pemulihan tidak hanya menyasar perbaikan fisik fasilitas kesehatan, tetapi juga peningkatan mutu layanan secara menyeluruh. Pemerintah menyiapkan alat kesehatan modern, memastikan pasokan obat tetap tersedia, serta memperkuat sistem surveilans dan respons cepat untuk mengantisipasi potensi penyakit setelah bencana.
Pemerintah juga memberi perhatian pada kesehatan mental dan kesejahteraan kelompok rentan. Dukungan psikososial diperkuat, sementara pemeriksaan status gizi balita, ibu hamil, dan lanjut usia dilakukan secara berkala agar pemulihan berjalan lebih menyeluruh.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus mengawal percepatan itu melalui dukungan anggaran terintegrasi. Kementerian Keuangan, kata dia, telah menyetujui alokasi tahap awal lebih dari Rp100 miliar untuk pemulihan rumah sakit.
“Yang disetujui tahap pertama adalah untuk rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ia menambahkan, percepatan dukungan untuk puskesmas juga terus berjalan agar layanan kesehatan tingkat pertama segera kembali optimal.
Pemulihan sektor kesehatan ini tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi 11.520 kegiatan rehabilitasi dengan kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun.
Sektor kesehatan masuk dalam pilar prioritas pemulihan sosial. Dari total kegiatan itu, terdapat 6.194 kegiatan dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,73 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali layanan kesehatan, memperkuat perlindungan kelompok rentan, dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan di 53 kabupaten dan kota terdampak.
“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk tokoh masyarakat di tiga daerah untuk bergerak bergotong royong,” tegas Tito di Jakarta, 18 Juni 2026.
Menurut Tito, sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
